batubaranews.com

Sergai, (Analisa)
Jika pemerintah selama ini proaktif dan terpanggil membantu permodalan sebagai stimulus bagi usaha kecil dan menengah, terlebih terhadap pelaku usaha mikro. Selayaknya pemerintah juga memberi dukungan serupa kepada usaha pers tergolong UKM. Apalagi fungsi pers begitu vital dalam upaya pencerdasan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang (UU) No.40 tahun 1999 tentang Pers.

Harapan ini mengemuka dalam kegiatan pembekalan calon anggota biasa Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang digelar selama tiga hari Kamis hingga Sabtu (18-20/12) di gedung Indosat Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai. Sejumlah pembicara tamu dan instruktur PWI Sumut tampil sebagai narasumber dalam kegiatan pembekalan yang dibuka serta ditutup langsung Ketua PWI Sumut H A Muchyan AA.

Bahkan menurut Muchyan, bantuan permodalan bagi pers UKM tidak saja perlu tapi wajib direalisasikan. “Kita berharap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengambil langkah-langkah proaktif guna membantu kelangsungan kehidupan pers UKM terlebih di tengah ancaman krisis keuangan global,” ujarnya.

Selain melalui stimulus permodalan, lanjut Muchyan, pemerintah juga wajib memberikan proteksi bagi pers UKM melalui pemberian subsidi. Seperti subsidi untuk pembelian harga kertas koran bagi media cetak atau insentif pajak bagi media elektronik yang tergolong usaha kecil.

“Pemerintah jangan cuma memberi lips service dengan menyebut pers sebagai pilar demokrasi, pers perjuangan atau istilah-istilah lainnya yang memposisikan pers hanya sebagai menara gading. Namun tindakan nyata yang mendukung untuk lebih meningkatkan perannya dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa minim,” cecar Muchyan.

Bagaimana mungkin pers UKM mampu menyajikan informasi dan pengetahuan yang maksimal bagi publik sebagai sarana pencerahan, sambung Muchyan, tapi tingkat kesejahteraan insan persnya di bawah standard. Di satu sisi peran pers dibutuhkan, namun di lain sisi pers UKM dibiarkan tertatih-tatih. Wartawan termasuk pekerja pers UKM dibiarkan berjibaku dengan keadaannya sendiri tanpa ada sentuhan.

Terkait kehidupan pers UKM yang butuh sentuhan ini, menurut Muchyan, sudah saatnya pula pengumuman pelelangan proyek pemerintah dikembalikan pada sedia kala. Bebas diberikan kepada media mana saja, bukan diberikan kepada satu media pemenang tender. Sehingga kesempatan pers UKM untuk ikut mendapatkan hak hidup dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa tidak dikebiri.

Bagian dari Anak Bangsa

Sebagai bagian dari komponen anak bangsa, gugah wartawan senior Bersihar Lubis yang juga tampil sebagai pembicara pada pembekalan itu , apakah pers UKM memang tidak layak dibantu? “Apakah pengelola pers UKM tidak perlu diperhatikan sehingga harus hidup terpaksa dengan cara meminta-minta? Atau dengan mengancam baru diperhatikan?”

Karena itu, imbuh Bersihar, bantulah pers UKM. Jangan terus-menerus dibiarkan terlunta-lunta. Masih banyak jurnalis yang belum bisa memenuhi kebutuhan bagi pribadi dan keluarganya. Dan itu bukan kemauan mereka, tapi sistem yang diciptakan sepertinya memang dibuat tidak berpihak kepada profesi yang disebut mulia ini. Idealnya, seorang wartawan sederajat dengan profesi dokter atau pengacara.

Harapan yang juga mengemuka pada pembekalan bagi 50 calon anggota biasa dengan sederetan narasumber dari PWI dan pembicara tamu Ketua KPUD Sumut Irham Buana Nasution SH MHum itu, juga adanya keinginan kuat agar insan-insan pers senantiasa meneguhkan diri pada semangat profesionalisme yang tinggi melalui wujud pengabdian kepada kepentingan bangsa dan negara. Berpihak kepada prinsip keadilan dan kebenaran, senantiasa menaati kode etik jurnalistik (KEJ) dan kepatuhan tanpa bantah pada amanat UU Pers. (rel) Sumber : Analisa