batubaranews.com

*khairul indra
MedanBisnis – Limapuluh.
Nasib dan masa depan Kabupaten Batubara sebagai daerah pemekaran Kabupaten Asahan dipertanyakan. Pasalnya, Departemen Dalam Negeri (Depdagri) menilai kabupaten ini dengan buruk. Akibatnya, kabupaten ini terancam dihapuskan dan kembali ke pangkuan ke Kabupaten Asahan sebagai kabupaten induk.

Pernyataan itu dilontarkan oleh Tim Pengawas Depdagri, Anny Julistiani, langsung kepada Bupati OK Arya, Sekretaris Daerah H Sofyan, dan sejumlah Kepala SKPD di Batubara, Selasa (4/8).

“Apabila memang diperlukan bisa saja (Batubara) dihapus,” ucap Anny. Ia menyebutkan evaluasi dan monitoring Depdagri secara tegas memberikan nilai kurang baik terhadap tata laksana dan kelola pemerintahan oleh Pemkab Batubara selama ini.

Pemantauan itu masih akan mereka teruskan hingga satu tahun ke depan. Jika tidak kunjung berubah, pihaknya akan mengkaji hal ini dan menyampaikannya langsung ke Presiden.

Anny tidak sepenuhnya galak. Ia menyebutkan vonis penghapusan itu tidak serta-merta dijatuhkan. Akan ada proses pembinaan ke Kabupaten Batubara selama proses monitoring berlangsung.

Dia menyebutkan kasus Batubara jamak terjadi pada sejumlah daerah otonom baru. Penyebab jeleknya nilai daerah baru, kata Anny, lebih sering disebabkan dengan keterbatasan personel, perkantoran dan anggaran.
Eksistensi Batubara, ucap Anny, akan sangat tergantung pada pelayanan publik yang diberikan dan kemampuan daya saing yang berhasil dicapai.

Berkilah

Bupati OK Arya yaang mendengar penegasan Anny, tidakmau menyerah begitu saja. Ia berkilah dan meminta pemakluman. Ia mengklaim jabatan yang ia emban baru setengah tahun.

OK Arya tidak mau disalahkan sendiri atas jeleknya nilai Batubara di mata Depdagri. Ia menuding dua pejabat bupati pendahulunya yang ditunjuk Pemprop Sumut, yakni almarhum Sofyan Nasution dan Syaiful Syafri Sipahutar yang harus turut bertanggung jawab terhadap penilaian jelek Depdagri itu.

“Kalau masih yang termasuk belum baik, akan terus diupayakan jadi lebih baik. Saya baru tujuh bulan, saya akan kejar ketertinggalan itu,” kata OK Arya.

Ketua DPRD Batubara, H Surya Bsc, yang ditanya mengenai hal itu mengelak menjawab. “Tanya saja saja sama Sekda,” katanya. Ia pun tidak menampik buruknya pengelolaan daerah, termasuk saat dipegang oleh dua pejabat bupati sebelumnya.

Ia menunjuk soal pengelolaan dan transparansi anggaran, yang dibuktikan dengan belum diselesaikannya laporan Keuangan (LK) pada Anggaran 2008.