batubaranews.com

Batu Bara Terbanyak, Tapsel Paling Sedikit

MEDAN-Pemprovsu menetapkan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2009 yang dibutuhkan masing-masing kabupaten/kota se-Sumut, melalui rapat koordinasi di Kantor Gubsu bersama kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) se-Sumut, Rabu (7/10).

Dalam rapat itu dibicarakan tentang formasi, kualifikasi hingga kebutuhan yang berkaitan dengan penerimaan. “Kita telah melakukan rapat koordinasi yang melibatkan seluruh kabupaten/kota di Sumut,” ujar Kepala BKD Pemprovsu, Arsyad Lubis kepada wartawan koran, kemarin.

Dalam rapat itu dibahas berbagai persoalan pokok yakni jumlah riil formasi pelamar umum yang diterima masing-masing kabupaten/kota. Dalam hal ini, kata Arsyad, dari rapat itu telah terjadi penambahan dan pengurangan formasi penerimaan CPNS. “Inilah dasar kita untuk diumumkan kepada masyarakat, langkah-langkah yang digunakan untuk pendaftaran CPNS,” ucapnyan
Arsyad mengatakan, dari jumlah 34 kabupaten/kota yang ada di Sumut, yang mengajukan permohonan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), untuk ikut penerimaan CPNS hanya 32 kabupaten/kota. Sedangkan dua kabupaten/kota yakni Tapanuli Utara dan Simalungun tidak ikut. Alasannya karena tenaga PNS di dua kabupaten/kota tersebut sudah cukup.

“Hanya 32 kabupaten/kota yang ikut formasi PNS tahun ini. Dua lagi tidak ikut,” katanya.

Sebelumnya, Arsyad bilang, ada lima yang tak ikut melakukan penerimaan CPNS, tapi belakangan mereka mengaku ikut menerima CPNS. Menurut Arsyad, hingga kini yang sudah menerima formasi kualifikasi jumlah CPNS dari Menpan baru 12 kabupaten/kota, yakni Pematang Siantar, Tanjung Balai, Gunung Sitoli, Labuhan Batu, Asahan, Humbahas, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Nias Selatan dan Labuhan Batu Utara.

Sedangkan 20 kabupaten/kota termasuk Pemprovsu belum menerima balasan usulan formasi CPNS dari Menpan. “Hanya 12 kabupaten/kota saja yang masih menerima usulan surat dari Menpan yang lainnya hingga kini belum ada,” ungkapnya.

Arsyad, mengatakan seluruh pemerintah daerah dan Pemprovsu sepakat, agar Gubsu Syamsul Arifin SE menyurati Menpan tentang rincian, sehingga balasan dari Menpan dapat segera diterima seluruh kabupaten di Sumut. “Nantikan kalau sudah semua keluar rinciannya dari Menpan, baru kita umumkan. Nggak boleh ada yang duluan,” terangnya.

Jumlah total CPNS yang diterima untuk wilayah Sumut sebanyak 14.053 orang. Dengan alokasi formasi tenaga adalah bidang keguruan sebanyak 4.912, tenaga kesehatan 3.662 dan tenaga teknis 5.479 orang. Dari jumlah tenaga tersebut, tiga kabupaten terbesar paling banyak menerima CPNS adalah Batubara sebanyak 873 orang, Kota Medan 688 dan Padang Lawas Utara sebanyak 547 orang. “Ketiga kabupaten ini memang ada yang baru pemekaran sehingga sangat membutuhkan tenaga untuk kerja di instansi pemerintah,” katanya.

Untuk persyaratan umum pendaftaran CPNS, lanjut Arsyad, berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) No 30 tahun 2007, antara lain surat lamaran dilampirkan/ditujukan kepada bupati atau wali kota tempat mendaftar. Untuk Pemprovsu ditujukan kepada Gubsu. Surat lamaran itu harus memakai materai 6000. Foto kopi ijazah terakhir dan pas poto ukuran 3×4 sebanyak enam lembar. Sedangkan usia pelamar 18-35 tahun. “Itulah persyaratan untuk melamar CPNS tahun ini. Soal kartu kuning dan SKCK dari polisi dan KTP, nanti dibutuhkan setelah dinyatakan lulus atau diterima menjadi CPNS,” terangnya.

Dikatakannya, setiap pelamar bebas untuk menjatuhkan lamaran di kabupaten/kota yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dia punya serta pendidikan yang dibutuhkan.

“Jadi pelamar tidak dipersulit untuk pendaftaran CPNS. Kita memberikan kemudahan. Soal KTP tidak menjadi persoalan bagi pelamar, sebab tidak dibutuhkan dalam persyaratan saat melamar,” tegasnya.

Ditambahkannya, tanggal dan bulan kepastian penerimaan CPNS belum ditetapkan. Mengingat Menpan belum semua menyetujui rincian yang diajukan oleh pemerintah daerah. “Kita masih menunggu seluruh rincian yang disetujui Menpan. Setelah itu baru kita umumkan dan ini serentak dilakukan diseluruh kabupaten/kota di Sumut. Dan rapat kedua kalinya akan diadakan satu minggu ke depan,” katanya. Terkait pengumuman penerimaan CPNS, Arsyad mengatakan, kemungkinan besar dibuka antara pertengahan dan akhir Oktober ini.

Sementara itu, Kabid Program dan Perencanaan BKD Pemprovsu, Pandapotan Siregar mengatakan, khusus untuk Pemprovsu kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk Pemprovsu minimal diploma tiga (D3) dan paling tinggi S2, yakni bidang kedokteran spesialisasi. Sementara kualifikasi pendidikan untuk pemerintah daerah belum dapat dipastikan.
Soal adanya kemungkinan praktik KKN, Pandapotan mengatakan, peraturan Kepala BKN (Perka) No 30 tahun 2007, sudah ada pedoman-pedoman yang harus dipatuhi dalam tahapan penerimaan CPNS. “Kita mengimbau agar seluruh kabupaten/kota benar-benar melasanakan Perka tersebut. Dan kalau ada yang ketahuan mencoba bermain uang dan lainnya, maka akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Dikatakannya, pelaksanaan ujian seleksi CPNS untuk seluruh kabupaten/kota dilakukan serentak. Begitupun, tim monitoring, tim ujian, tim pengawas, tim koordinasi akan tetap melakukan kerja sama dengan Pemprovsu.

Pemko Medan Batal Terima Lulusan SMA
Pemko Medan batal menerima lulusan SMA dan hanya menerima untuk kualifikasi pendidikan strata satu (S1) dan Diploma III, karena tidak diperkenankan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan). Hal tersebut dipastikan setelah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemko Medan mengikuti pertemuan BKD se-Sumut di Pemprovsu, Rabu (7/10).

“Untuk lulusan SMA tidak diterima, sebab ada surat keputusan Menpan RI , yang tidak memperbolehkan membuka formasi untuk lulusan SMA,” ujar Kepala BKD Medan, Lahum Lubis, kemarin. Dia menambahkan untuk saat ini pihaknya masih menunggu keputusan tenaga teknis dan strategis yang akan diterima Pemko Medan dari Menpan. “Jadi Menpan yang menentukan tenaga apa-apa saja yang akan diterima. Kita tunggu dalam dua minggu ini. Setelah itu baru akan kami umumkan pendaftarannya,” ujarnya.

Menurutnya, yang paling urgen saat ini untuk Pemko yakni tenaga akuntan dan teknis. Karenanya untuk kedua tenaga ini jumlahnya diperkirakan paling banyak diterima. Khusus tenaga teknis, lanjutnya, Pemko membutuhkan tenaga administrasi keuangan. Sarjana dan lulusan D3 administrasi keuangan dan akuntansi tersebut dibutuhkan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) karena selama ini ada kesulitan dalam pelaporan keuangan akibat kekurangan tenaga ahli di bidang itu.

Tenaga administrasi keuangan dan akuntansi ini juga dibutuhkan dalam menyikapi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 13/2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Seperti diketahui, sejak tiga tahun berhenti (2006-2008), Pemko Medan tak menerima pelamar umum karena masih tenaga honorer. Namun karena tenaga honorer itu sudah habis, Pemko Medan kembali membuka penerimaan CPNS dari pelamar umum.
Untuk tahun ini diperkirakan, sarjana jebolan Fakultas Teknik Informatika Komputer yang lulus bukan dari jalur kependidikan (Non-dik). Karena, mereka berkesempatan jadi guru Tenaga Informatika dan Komunikasi (TIK) yang akan ditempatkan diseluruh sekolah yang ada di Kota Medan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Hasan Basrimengatakan, untuk formasi CPNS Pemko Medan 2009, pihaknya akan mengakomodir tenaga guru TIK bahkan jumlah penerimaannya terbesar dari seluruh kebutuhan guru lainnya.  Disebutkannya, saat ini diseluruh sekolah di Medan telah diterapkan pelajaran TIK, namun sejauh ini tenaga guru untuk bidang tersebut belum ada sehingga kebutuhan ini dianggap mendesak.(opt/sya)
http://www.hariansumutpos.com/2009/10/cukup-foto-kopi-ijazah-dan-pas-foto.html