batubaranews.com

JAKARTA-Lowongan untuk calon pegawai negeri sipil (PNS) akan dibuka Oktober 2009. Ada 325 ribu PNS yang dibutuhkan untuk ditempatkan di pusat maupun daerah.

”Untuk tahun 2009, secara nasional akan dibuka formasi untuk PNS sekitar 325 ribu orang. Angka tersebut dikarenakan tahun 2009 ini akan ada yang pensiun sekitar 125 ribu orang. Jadi efektif PNS-nya hanya sekitar 200 ribu,” kata Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, Tasdik Kinanto di  Gedung Kementerian Negara, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (24/9).
Dikatakannya, dari 325 ribu PNS tersebut, hanya 50 ribu untuk PNS pusat. Sedangkan 275 ribu untuk daerah. Pembukaan formasi mulai dari Oktober 2009. Walaupun ada beberapa instansi yang sudah buka lebih awal.

”Seleksinya kita serahkan kepada instansi masing-masing. Tetapi harus melibatkan perguruan tinggi setempat,” ujarnya.
Tenaga yang dibutuhkan adalah tenaga teknis seperti guru, dosen, dan tenaga teknis di bidang tertentu seperti di Departemen Perhubungan dan Departemen Pekerjaan Umum (PU)

”Saya juga sudah memerintahkan kepada seluruh instansi baik di daerah maupun pusat dalam membuka lowongan agar merinci secara jelas jumlah yang diminta, kualifikasi, jenjang pendidikan, dan penempatan agar tidak ngawang-ngawang. Setelah itu, baru kita setujui,” katanya.
Sementara itu untuk prajurit TNI, anggota Polri dan jajaran Kejaksaan RI mulai akan mendapat kenaikan nilai tunjungan kerja sebagai ‘hadiah’ atas program reformasi birokrasi di lingkungan masing-masing, yang pemerintah nilai berhasil per 1 Januari 2010.

“Untuk 2010 yang akan mendapat renumerasi adalah kepolisian, kejaksaan dan TNI. Mereka telah lakukan reformasi dan ada capaian tertentu,” ujarnya.

Reformasi birokrasi di lingkungan Kepolisian yang dinilai berhasil adalah program quick-wins. Program ini adalah percepatan layanan serta transparansi kepada masyarakat. Yaitu cepat menanggapi pengaduan warga transparansi pelayanan SIM, STNK, BPKB, transparansi proses penyidikan kasus hukum dan transparansi rekrutmen personel.

Sedangkan untuk program reformasi birokrasi di lingkungan Kejaksaan adalah percepatan waktu untuk proses penuntutan dalam sidang kasus hukum. “Karena mereka adalah aparat penegak hukum, kalau di sana dilakukan reformasi maka dampaknya akan sangat luas,” jelas Tasdik. (net/jpnn)
http://www.hariansumutpos.com/2009/09/oktober-penerimaan-325-ribu-pns.html