BPK Dorong Pemkab Batubara Raih Opini WTP

Batubara – Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan sumatera Utara Erwin SH MHUM dorong pihak Pemerintah Kabupaten Batubara untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal itu disampaikan Erwin kepada Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain SH MM didampingi sekretaris daerah Pemkab Batubara Erwin dan Inspektur Djohansyah dikantor BPK perwakilan Sumut Medan, Senin (23/3).
Menurut Erwin, Pemkab Batubara dalam APBD Tahun Anggaran 2013 telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), artinya untuk meraih opini wajar tanpa pengecualian hanya tinggal selangkah lagi tentu dengan cara pemperbaiki seluruh sistim pengelolaan penggunaan APBD TA 2014.

Disebutkan, BPK juga mendorong pihak Pemerintah Kabupaten Batubara harus mematuhi seluruh aturan yang berlaku serta terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas didukung dasar hukum sinergi dan konsistensi untuk mengurangi KKN(Kolusi, Korupsi , Nepotisme).

Dikatakan, pihaknya dalam melakukan tugas akan melakukan sistim monitoring dengan dasar hukum senergi dan konsistensi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang telah dibangun selama ini. Maka, hasil sistem informasi tersebut diintegrasikan menjadi pusat data informasi kemudian dilakukan “link-match” secara otomatis.

Erwin berharap dengan sistem monitoring yang dilakukan pihaknya maka Pemkab Batubara dalam pengelolaan keuangan Negara tersebut dapat menimbulkan kepastian hukum, mengurangi praktek korupsi secara sistemik, meningkatkan penerimaan, efisiensi, efektivitas belanja dan mendukung go green.

Sementara itu, Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain mengatakan Pemkab Batubara mempunyai tugas menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam pelaksanaan APBD 2014 dan menyampaikannya ke pihak BPK Sumut.

Laporan keuangan Pemkab Batubara TA 2014 yang disampaikan kepada BPK terdiri dari laporan realitas anggaran, neraca, arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disajikan berdasarkan standard akuntasi pemerintah (SAP) yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2005.

Menurut OK Arya, sejak pertengahan Februari 2015 Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Batubara sudah mulai menyusun laporan keuangan bekerja sama dengan tim Inspektorat setempat dibantu beberapa tenaga ahli keuangan untuk melakukan reviu atas laporan keuangan.

OK Arya berharap, angka- angka yang disajikan pada laporan realisasi anggaran, neraca dan arus kas sudah cukup memadai serta didukung dan diperkuat pada catatan atas laporan keuangan (CALK). “Semoga sistem pengelolaan keuangan APBD TA 2014 Pemerintah Batubara meraih opini wajar tanpa pengecualian dari pihak BPK Sumut,” harapnya.(bistok siagian) MedanBisnis

Mari berkomentar dengan santun !