BPPT Siap Cabut IUP PT. Kwalagunung.

sarmadan-hasibuanBeritabuana.comKerja berat Tim Pansus DPRD Batubara dalam penyelesaian masalah HGU PT. Kwalagunung menampakkan titik terang. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Provinsi Sumatera Utara memastikan akan mencabut ijin Usaha Perkebunan (IUP) perusahaan itu jika ditemui kesalahan pada ijin yang sempat dikeluarkan pada 2012 lalu.

Kemungkinan pencabutan IUP PT. Kwalagunung itu disampaikan langsung Kepala BPPT Provsu Sarmadan Hasibuan saat menggelar rapat koordinasi dengan Tim Pansus DPRD Batubara, Medan (8/6)

“Kami berjanji jika memang menyalahi ini ijin akan kita cabut ” tegas Sarmadan. Namun sebelum langkah itu diambil, dia memandang perlu Dinas Perkebunan Sumut diikutsertakan dalam membahas persoalan tersebut.

“Kita pelajari apa yang menjadi kelemahan dari penerbitan usaha perkebunan ini. kalau memang seluruh persyaratan tidak terpenuhi, kemudian PT. Kwala Gumung pun tidak memenuhi apa yang terdapat dalamperijinan ini maka tidak tertutup kemungkinan ijin usaha perkenunan ini akan kita cabut” lanjut Kepala BPPT.

Sebelumnya, Anggota DPRD Batubarayang juga ketua Pansus, Nafiar menjelaskan, sikap legislatif membentuk panitia khusus, sama sekali bukan dilatar belakangi oleh sentimen terhadap PT. Kwalagunung. Ia mengatakan persoalan HGU itu selama ini telah menciptakan konflik sosial di masyarakat.

Desakan pencabutan IUP dalam rapat koordinasi yang digelar itu, juga dilontarkan anggota DPRD Batubara dari PKS, Citra Muliadi Bangun. Ia memaparkan sejumlah fakta yang mengandung kejanggalan.

“Surat dari (Dinas) Perkebunan ini ditujukan ke Direktur PT. Kualaunung yang menyatakan bahwa memang PY. Kwalagunug telah memiliki surat HGU. Tetapi tidak disebutkan bahwa HGU nya sudah mati” kata Citra. ia juga mempertanyakan pasca IUP diterbitkan apakah perusahaan perkebunan itu telah melaporkan perkembangan usahanya setiap semester sesuai dengan ketentuan yang ada.

Rapat koordinasi Tim Pansus DPRD dengan BPPT dihadiri oleh sejumlah SKPD dilingkungan Kerja Pemkab Batubara, diantaranya Asisten I Setdakab, Luthfi Sirait, Kadis Sosial Bahrumsyah, Kadis Perkebunan Zainal Manurung dan Kabag Hukum Rahmad Sirait.

Sehari sebelumnya, dukungan terhadap Pansus HGU PT. Kwalagunung juga disampaikan oleh Ketua Komisi A DPRD Sumut Sarma Hutajulu dalam sebuah rapat konsultasi. baca DPRD Sumut Dukung Penyelesaian Soal HGU PT. Kwalagunung

Kuasa hukum PT, Kwalagunung Tripurno Widodo usai mengadakan pertemuan dengan Komisi B DPRD Sumut di Batubara beberapa waktu lalu mengatakan, pengusahaan lahan tersebut didasari karena perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) Kuala Gunung sedang diproses di BPN pusat, dan belum ada penolakan dari pemerintah pusat terhadap perpanjangan HGU yang diajukan. baca HGU Disoal, Ini Jawaban Kuasa Hukum PT. Kwala Gunung:  ****khairul indra

Mari berkomentar dengan santun !