Hutan Mangrove di Batubara Marak Diperjualbelikan

Batubara, Direktur Eksekutif Batubara Hijau Arsyad Nainggolan mengaku prihatin melihat hutan mangrove di Kabupaten Batubara marak diperjualbelikan. Pelaku diduga memalsukan surat. Mereka membeli tanah di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Batubra.

hutan mangroveMenurut Arsyad , Senin (29/9), perambahan hutan mangrove dengan modus membeli dengan masyarakat itu banyak terjadi di sepanjang pesisir Batubara yang berdampak dengan kerusakan hutan mangrove (hutan bakau) oleh oknum pengusaha. Saat ini sudah ada yang menjadi ladang kelapa sawit. Padahal jarak dari bibir pantai hanya ratusan meter.

“Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bagian kedua di pasal 13 tegas menyatakan bahwa penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dalam kawasan hutan dalam radius atau jarak sampai dengan seratus meter dari kiri kanan sungai, lima puluh meter kiri dan kanan tepi anak sungai, 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai, dapat di pidana sekurang-kurangnya 5 tahun penjara dan denda Rp500 juta,” ujar Arsyad.

Arsyad menyebutkan, apa yang dikatakan pohon menurut UU 18/20013 di Bab I Ketentuan Umum, adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 meter di atas permukaan tanah.

Dia menilai, apa yang terjadi di sepanjang pesisir pantai Batubara sudah memenuhi unsur pidananya. Batubara yang panjang pesisir pantainya lebih kurang 165 kilometer yang mana saat ini berpotensi dalam pembangunan palabuhan untuk menunjang MP3I Sei Mangkai.

“Inilah salah satunya membuat orang tergiur dalam membeli tanah di Batubara. Banyak cukong dan pengusaha bahkan saat ini sudah ada yang menanam kelapa sawit, ujar Aryad nainggolan.

Arsyad menambahkan, bermacam modus cara pengusaha itu mendapatkan hutan mangrove. Ada yang membeli dengan masyarakat. Suratnya diduga rekayasa.

Dia merasa heran Dinas Kehutanan Batubara hanya diam dan tidak mengambil tindakan atas kerusakan itu. Padahal undang-undang menyatakan jika pejabat dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas sehingga terjadi tindak pidana pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

“Jadi kadis kehutanan Batubara jangan main-main. Dalam waktu dekat kami akan menggugat dan mengadukan hal tersebut ke Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,” ujar Arsyad. (ap) (Analisa)

  • Mangrove
Mari berkomentar dengan santun !