BATU BARA | Bisanews.id | Sejumlah Organisasi Relawan Jokowi berencana akan mengadakan Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia di kota Solo pada 27 Agustus 2022, dan akan diikuti di 34 provinsi. Salah satu tujuan Musra adalah untuk menjaring aspirasi rakyat berkaitan dengan Capres/Cawapres 2024-2029.
Relawan Jokowi yang akan menyelenggarakan Musra terdiri dari 14 organisasi, yakni Projo, Seknas Jokowi, BaraJP, Relawan Buruh Sahabat Jokowi, RKIH, Duta Jokowi, Indeks, Jaman, Gapura, KIB, Almisbat, RPJB, Kornas Jokowi, dan GK.
Menanggapi hal itu Tokoh Aktivis ’98 Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Ikhyar Velayati Harahap dalam rilis persnya yang diterima Bisanews.id Kamis (30/6/2022) menilai kegiatan tersebut mubazir dan kontra produktif bagi Presiden Jokowi.
“Acara ini harusnya bernama Musyawarah Relawan Jokowi, bukan Musyawarah Rakyat. Kalau Musyawarah Rakyat harusnya penyelenggara dan peserta yang diundang dan datang adalah tokoh masyarakat dari berbagai bidang yang kompeten, objektif, independen, dan selama ini bergerak dan berinteraksi dengan masyarakat akar rumput, seperti tokoh agama, tokoh perempuan, majelis ta’lim, simpul mahasiswa, tokoh adat, akademisi, dan lainnya”, tulis Ikhyar.
“Mereka inilah yang selama ini merekam aspirasi rakyat bawah, serta yang dipercaya oleh rakyat. Jika bukan mereka pènyelenggara dan fasilitatornya maka kegiatan ini mubazir dari segi waktu, dana, dan hasilnya kontraproduktif bagi Presiden Jokowi”, tambahnya.
Ikhyar membeberkan alasan kenapa dia menyebut kegiatan tersebut mubaźir. Menurut dia, 14 Organisasi Relawan Jokowi yang terlibat dalam Musra tidàk mengakar di masyarakat, tidak pernah berinteraksi dengan masyarakat, bahkan tidak dikenal masyarakat luas.
Malah, lanjutnya, pasca Pilpres 2019 Relawan Jokowi justru berjarak dengan masyarakàt. “Jadi bagaimana mungkin mereka mampu menyerap aspirasi masyarakat jika Relawan Jokowi selama ini justru berjarak dengan rakyat, khususnya umat Islam pendukung Jokowi yang tersebar dan terkonsentrasi di majelis ta’lim dan pengajian”, paparnya.
Ikhyar mengatakan, dinamika dan kimiawi politik pilpres menjelang 2024 sudah berubah, berbeda dengan pilpres sebelumnya. Rakyat saat ini lebih percaya dengan tokoh dan simpul yang intens bergerak dan berinteraksi dengan akar rumput, seperti akademisi kampus, tokoh agama, ketua majelis ta’lim, pelaku UMKM, simpul komunitas, dan lainnýa.
“Saya memaklumi kebutuhan Presiden Jokowi merekam dan mengakomodir aspirasi rakyat saat ini sebagai dasar untuk menyusun program dan strategi agar suksesi kepemimpinan nasional berjalan lancar dan terjadi kesinambungan pembangunan yang menguntungkan rakyat”, ujarnya.
“Oleh karena itu Presiden Jokowi harus cermat mencari penyelenggara musyawarah rakyat ini, haruslah benar-benar tokoh ýang dipercaya oleh rakyat bawah. Tentu Presiden Jokowi tidak ìngin kegiatan ini bernama musyawarah rakyat tetapi sebenarnya malah sosialisasi capres pesanan”, pungkas Ikhyar yang akrab disapa Bung Kesper.
