BATU BARA | Bisanews.id | Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Batu Bara setuju Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Batu Bara 2023-2043 disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi dan Pengambilan Keputusan serta Penandatanganan Persetujuan Bersama Terhadap Ranperda RPIK Batu Bara 2023-2043 yang dilaksanakan di Gedung DPRD Batu Bara, Selasa (28/3/2023).
Adapun fraksi-fraksi yang menyetujuinya adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PBB, NKB, dan PPP. Sedangkan Fraksi PAN, Nasdem, dan PKS juga setuju, tapi dengan berbagai catatan.
Catatan yang disampaikan Fraksi PAN melalui juru bicaranya, yakni tanah timbul yang direncanakan masuk area reklamasi agar dikaji ulang, karena tidak terdaftar di provinsi.
Karena itu, menurut Fraksi PAN, Pemkab Batu Bara wajib mendaftarkan tanah timbul yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Peruntukkan Industri (KPI) Reklamasi dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Batu Bara, sebagai wilayah administratif Kabupaten Batu Bara.
Kemudian, lanjutnya, untuk KPI Reklamasi Perairan yang telah ditetapkan dalam Perda RTRW Kabupaten Batu Bara harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah serta Peraturan Presiden mengenai reklamasi, serta harus menunggu revisi RTRW selesai, dan memasukkan kedua kawasan tersebut ke dalam RTRW Provinsi Sumatera Utara.
Fraksi PKS dalam catatannya yang dibacakan juru bicara Amat Mukhtas meminta agar Ranperda tersebut dimaksimalkan pada kecamatan yang menjadi kawasan peruntukan industri, dengan meniadakan area reklamasi dan tanah timbul.
Sementara Fraksi Nasdem dalam pendapat akhirnya yang dibacakan Tiurlan Napitupulu meminta kawasan reklamasi dan tanah timbul tidak termasuk ke dalam Ranperda, sebab itu adalah kewenangan provinsi.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Batu Bara, Safii, dan dihadiri Bupati Batu Bara, Ir H Zahir MAP diwakili Wakil Bupati Oky Iqbal Frima.
Writer: Iso
Editor: Abdul Muis
