BATU BARA | Bisanews.id | Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Batu Bara menilai masih ada diskriminasi pada dunia pendidikan di daerah itu. Seperti, adanya perlakuan berbeda antara tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan (operator).
Hal itu diungkapkan Fraksi PKS dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Batu Bara Tahun Anggaran 2022, Senin (3/4/2023), di Gedung DPRD Batu Bara.
“Misalnya, tunjangan lauk pauk yang hanya diberikan kepada tenaga pendidik. Padahal, keberadaan tenaga kependidikan juga tidak kalah pentingnya dibanding guru”, kata Citra Muliadi Bangun saat membacakan pandangan umum fraksinya.
Karena itu, Fraksi PKS meminta Pemkab Batu Bara menganggarkan tunjangan lauk pauk bagi tenaga kependidikan pada anggaran 2023.
Pandangan umum juga disampaikan Fraksi PPP. Dalam pandangan umumnya yang dibacakan Ahmad Badri, fraksi tersebut berpendapat banyak inovasi yang dapat dilakukan dalam menjalankan otonomi daerah.
Karena itu, lanjutnya, dibutuhkan kepala daerah yang memiliki strong leadership, berintegritas, termasuk bersih dari KKN, inovatif dan kreatif, berfikir out of the box, dan bekerja dengan tulus untuk rakyat dan kemajuan daerah.
Sedangkan Fraksi Gerindra dalam pandangan umumnya berpendapat, 2022 adalah tahun keempat periodesasi Bupati Batu Bara. Tentunya, masyarakat berasumsi pencapaian pembangunan pada saat ini sudah bisa menggambarkan keberhasilan Pemkab Batu Bara.
Karena itu, ujar Andriyansyah yang membacakan pandangan umum Fraksi Gerindra, diperlukan suatu bentuk evaluasi dari setiap tahapan-tahapan pembangunan.
Kemudian, Fraksi PAN dalam pandangan umumnya berharap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Batu Bara lebih aktif bergerak menggali sumber potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Batu Bara. Serta secara nyata mampu membangun komunikasi dan koordinasi yang baik di dalam internal OPD, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan pembangunan daerah, baik sumber daya manusia, infrastruktur, dan berbagai bidang lainnya.
Sementara Fraksi Demokrat menyoroti ekuitas dalam neraca yang disampaikan pada LKPJ 2022.
Menurut Demokrat, ekuitas dana Kabupaten Batu Bara masih didominasi aset tetap. Karena itu, perlu dilakukan peningkatan aset dan investasi jangka panjang, sehingga Batu Bara memiliki ketahanan anggaran pembiayaan, tidak serta merta harus bergantung pada anggaran belanja.
“Untuk itu, kami mendorong Pemkab Batu Bara untuk dapat merencanakan peningkatan investasi jangka panjang, serta peningkatan nilai aset lancar. Jika memang diperlukan payung hukumnya, maka lembaga legislatif ini akan mendukung terbentuknya peraturan yang bertujuan untuk kemajuan Batu Bara”, kata Syahril Siahaan membacakan pandangan umum Fraksi Demokrat.
Fraksi PDIP dalam pandangan umumnya yang dibacakan Amirtan mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi kinerja Pemkab Batu Bara selama tahun anggaran 2022 yang menunjukkan nilai positif.
Menurut FPDIP, pada 2022 banyak keberhasilan yang telah dicapai Pemkab, dan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Batu Bara.
“Walaupun masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam tugas-tugas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat”, kata Amirtan, seraya berharap pencapaian itu dapat terus ditingkatkan.
Sedangkan Fraksi Golkar dalam pandangan umumnya menyebutkan, salah satu ruang lingkup LKPJ adalah hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam pelaksanaannya.
Menurut Fraksi Golkar, hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut meliputi capaian pelaksanaan program dan kegiatan, serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan.
Kemudian, kebijakan strategis yang ditetapkan kepala daerah dan pelaksananya, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD Batu Bara tahun anggaran sebelumnya.
“Fraksi Partai Golkar akan memberikan pandangan umum terhadap capaian pelaksanaan kegiatan program yang secara garis besar berkaitan dengan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan dan kewajiban daerah yang tercantum dalam neraca keuangan”, kata Rizky Aryetta.
Sementara Fraksi Nasdem menilai, meskipun rata-rata capaian kinerja pembangunan telah berhasil dicapai pada 2022, namun terhadap beberapa indikator perlu mendapatkan perhatian serta klarifikasi.
Fraksi Nasdem melalui juru bicaranya Tiurlan Napitupulu berharap seluruh OPD Pemkab Batu Bara mampu menyinkronkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan program kepala daerah, sehingga dapat terealisasi secara baik.
Sementara Fraksi PBB menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Pemkab Batu Bara berada pada kisaran angka 73, dengan kategori sangat baik. Karena itu, Fraksi PBB berharap kinerja itu dapat terus ditingkatkan.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Batu Bara, Safi’i, itu dihadiri Bupati Batu Bara, Zahir, diwakili Asisten I Pemkab Batu Bara.
Writer: Iso
Editor: Abdul Muis
